MBG Seperti Dipaksakan

BARU sehari tulisan saya tentang dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) selesai dalam judul (Pidana dan Copot SPPG Tidak Memberi Kepastian Bahwa Kasus Keracunan MBG Berakhir!)

Eh.. kabar keracunan MBG kembali saya dengar terjadi di Pati.

Seolah-olah realitas sedang berkata, “Sudah selesai menulis? Nih, saya kasih bahan lagi.”

Ironis memang.

Program yang namanya Makan Bergizi Gratis seharusnya membuat orang tua lega. Tetapi kalau setiap ada kabar dugaan keracunan, yang muncul justru rasa waswas, berarti ada sesuatu yang perlu dibicarakan lebih serius daripada sekadar konferensi pers dan kalimat “akan dievaluasi”.

Sebab pertanyaannya sederhana:

Anak-anak yang menerima makanan negara itu benar-benar aman atau tidak?

Jangan buru-buru menjawab dengan jargon.

Jangan pula menjawab dengan angka jumlah porsi yang sudah dibagikan.

Karena anak yang sehat tidak bisa dihitung hanya dari berapa kotak makanan yang keluar dari dapur.

Jangan Sampai MBG Berubah Menjadi Program Tebak-Tebakan

Masyarakat tidak sedang meminta pemerintah mencari kambing hitam setiap kali terjadi dugaan keracunan.

Kalau ada pelanggaran, tentu hukum harus bekerja.

Tetapi jangan sampai pola penanganannya selalu seperti ini: kejadian muncul, korban diperiksa, pengelola dievaluasi, pejabat memberikan pernyataan, lalu roda program kembali berputar.

Kemudian ketika kejadian berikutnya muncul, semuanya diulang dari awal.

Kalau begitu, yang sebenarnya sedang dievaluasi apa?

Sistemnya atau kesabarannya masyarakat?

SPPG jangan dijadikan satu-satunya tempat untuk meletakkan semua persoalan. Ada rantai panjang yang harus diperiksa: bahan baku, penyimpanan, air, kebersihan dapur, proses memasak, pengemasan, distribusi sampai makanan masuk ke tubuh anak.

Kalau satu mata rantai bermasalah, jangan heran jika ujungnya menjadi masalah.

Dan ketika masalah itu terjadi secara berulang, pemerintah tidak cukup hanya mengatakan akan melakukan evaluasi.

Evaluasinya harus benar-benar menghasilkan perubahan.

Sebab negara bukan pemadam kebakaran yang tugasnya baru datang ketika asap sudah mengepul.

Negara seharusnya memasang alarm sebelum kebakaran terjadi.

Jangan tunggu ambulans datang baru sistem terlihat bekerja.

Jangan tunggu ruang IGD penuh baru semua orang sibuk mencari penyebab.

Jangan tunggu anak menjadi korban baru keselamatan mereka dianggap prioritas.

Itu bukan pencegahan.

Itu namanya terlambat.

Kalau Perlu Jeda, Jeda Saja. Negara Tidak Akan Runtuh

Saya justru melihat pemerintah tidak perlu alergi dengan kata “jeda”.

Menghentikan sementara pelaksanaan di wilayah tertentu, melakukan penelitian lebih dalam, mengaudit standar keamanan pangan, memperbaiki prosedur dan memastikan sistem benar-benar siap bukan berarti pemerintah gagal.

Kadang-kadang keberanian terbesar pemerintah bukan melanjutkan program.

Tetapi berani berkata: tunggu dulu, ada yang harus kami perbaiki.

Program MBG bukan perlombaan siapa paling cepat membagikan makanan.

Ini menyangkut tubuh manusia.

Lebih khusus lagi, tubuh anak-anak.

Jadi kalau ada yang menganggap kritik terhadap MBG sebagai bentuk penolakan terhadap program, logikanya perlu diperiksa ulang.

Saya bisa mendukung tujuannya sekaligus mengkritik caranya.

Saya bisa setuju anak-anak mendapatkan makanan bergizi sekaligus meminta agar makanan tersebut benar-benar aman.

Itu bukan kontradiksi.

Itu namanya akal sehat.

Sebab apa gunanya makanan gratis jika setelah disantap orang tua malah sibuk mencari nomor ambulans?

Apa gunanya slogan bergizi kalau keamanan pangan masih menjadi tanda tanya?

Dan apa gunanya negara hadir kalau anak harus sakit lebih dahulu untuk membuktikan bahwa sistem pengawasan ternyata belum cukup kuat?

Jangan ukur keberhasilan MBG hanya dari jumlah porsi yang dibagikan. Ukur dari berapa banyak anak yang bisa makan, kenyang, lalu pulang dengan sehat.

Sesederhana itu.

Kalau pemerintah memang yakin sistemnya sudah kuat, buktikan dengan pengawasan yang transparan.

Kalau belum kuat, akui.

Kalau perlu diperbaiki, perbaiki.

Kalau perlu dijeda, jeda.

Tidak ada negara yang runtuh hanya karena pemerintah berani mengakui sebuah sistem membutuhkan pembenahan.

Yang berbahaya justru ketika sebuah program terus dipaksakan berjalan sementara masalah yang sama berulang.

Karena anak-anak bukan angka dalam laporan.

Mereka bukan target capaian.

Mereka bukan sekadar statistik keberhasilan program.

Mereka adalah manusia.

Dan kalau negara belum mampu memastikan makanan yang diberikan benar-benar aman, maka satu pertanyaan Si Fakta patut direnungkan:

Apakah kita sedang membangun program untuk memberi makan anak-anak, atau sedang membangun sistem yang baru belajar setelah anak-anak menjadi korban?

Jangan tunggu jawaban itu datang dari ruang IGD.

Karena kalau keselamatan baru dibahas setelah korban berjatuhan, berarti negara bukan sedang mencegah masalah.

Negara hanya sedang belajar dari luka.

Dan dalam urusan anak-anak, harga sebuah pelajaran tidak boleh dibayar dengan tubuh mereka.[dit]