FAKTANASIONAL.NET – Persoalan pengelolaan fiskal nasional kembali menjadi sorotan.
Media Wahyudi Askar menilai arah kebijakan pemerintah saat ini justru berpotensi menggerus semangat desentralisasi yang lahir dari Reformasi 1998.
Dikutip Redaksi dari YouTube @IndonesiaLawyersClubReborn pada Jumat, 11 September 2026, Media Wahyudi Askar menyampaikan kritik tajam mengenai hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, porsi anggaran yang dikelola pemerintah daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD) masih sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan fiskal nasional yang berada dalam kendali pemerintah pusat.
Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa semata-mata dibebankan kepada pemerintah daerah. Berbagai persoalan kualitas layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, dinilai memiliki akar masalah yang berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah pusat.
Media Wahyudi Askar juga menyoroti banyaknya kebijakan dari Jakarta yang dinilai belum sepenuhnya berangkat dari kebutuhan nyata di daerah.
Situasi semakin rumit ketika daerah tetap diberikan tanggung jawab menyediakan layanan dasar, sementara dukungan anggarannya justru mengalami pemangkasan.
Kritik berikutnya diarahkan pada kondisi kepemimpinan di tingkat daerah.
Media Wahyudi Askar menyebut masyarakat di sejumlah daerah seakan kehilangan pemimpin yang benar-benar berpihak dan berani menyuarakan kepentingan mereka.
Menurutnya, kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi ketergantungan politik.
