KALIMAT “Indonesia sedang mengalami krisis SDM” belakangan terdengar begitu gagah.
Diucapkan dengan wajah serius. Nada suara penuh keyakinan. Kadang ditutup dengan istilah-istilah besar tentang bonus demografi, transformasi digital, daya saing global, revolusi industri, sampai kualitas tenaga kerja.
Rupanya seperti malaikat yang baru turun dari seminar internasional.
Tapi tunggu dulu.
Ente benar-benar riset semalam suntuk sampai mata panda, atau cukup buka AI, ketik “mengapa Indonesia krisis SDM”, lalu tinggal salin-tempel kesimpulan?
Saya bertanya bukan untuk mengejek teknologi.
Saya justru ingin mengingatkan satu hal sederhana: diagnosis sebuah bangsa tidak boleh dibuat semudah membuat caption media sosial.
Sebab menyebut Indonesia sedang mengalami krisis sumber daya manusia bukan perkara kecil.
Kalimat itu membawa konsekuensi besar. Ia seolah-olah mengatakan bahwa persoalan utama bangsa ini adalah manusianya.
Pertanyaannya: benarkah manusianya yang bermasalah?
Atau jangan-jangan kita sedang salah mendiagnosis penyakit?
Jangan Terlalu Cepat Menyalahkan Manusianya
Saya tidak percaya Indonesia kekurangan orang pintar.
Kita punya anak muda yang mampu berpikir kritis.
Ada yang menciptakan inovasi dari ruang sederhana.
Ada yang belajar dengan fasilitas terbatas tetapi tetap mampu berprestasi.
Ada yang bekerja keras tanpa koneksi.
Ada yang membangun usaha dari nol.
Ada pula yang memilih menjadi peneliti, guru, jurnalis, teknisi, pekerja sosial, seniman, dan berbagai profesi lain yang tidak selalu menghasilkan sorotan.
Mereka ada.
Persoalannya bukan apakah mereka ada.
Persoalannya adalah apakah sistem mampu menemukan, mengembangkan, menghargai, dan memberikan ruang kepada mereka?
Ini dua pertanyaan yang berbeda.
BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2025 mencapai 75,90 dan seluruh dimensi penyusunnya menunjukkan peningkatan.
Harapan lama sekolah mencapai 13,30 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,07 tahun.
Artinya, tentu masih ada pekerjaan besar di bidang pendidikan dan kualitas hidup. Tetapi fakta tersebut juga menunjukkan bahwa cerita tentang Indonesia sebagai bangsa yang sekadar “kekurangan manusia berkualitas” terlalu sederhana.
Kalau setiap persoalan langsung dilempar kepada istilah krisis SDM, kita harus bertanya lebih jauh.
Krisis SDM itu ukurannya apa?
Kurang pintar?
Kurang pendidikan?
Kurang keterampilan?
Kurang disiplin?
Kurang etika?
Atau jangan-jangan sebenarnya yang kurang adalah kesempatan?
Nah, di sini persoalannya mulai menarik.
Bayangkan ada dua anak muda.
Yang pertama punya kemampuan, pendidikan, integritas, dan kerja keras.
Yang kedua mungkin kemampuannya biasa saja, tetapi mempunyai akses lebih besar terhadap jaringan, modal, kekuasaan, atau lingkungan yang membuka banyak pintu.
Lalu keduanya masuk ke arena yang sama.
Pertanyaannya sederhana:
Siapa yang lebih mudah mendapatkan kesempatan?
Kalau jawabannya selalu yang mempunyai kemampuan, maka kita sedang membicarakan meritokrasi.
Tetapi kalau kemampuan hanya menjadi salah satu faktor, sementara koneksi dan kekuasaan jauh lebih menentukan, maka jangan buru-buru menyalahkan kualitas manusia ketika hasil akhirnya mengecewakan.
Bisa jadi persoalannya bukan manusia yang tidak berkualitas.
Bisa jadi sistem seleksinya yang bermasalah.
Dan saya kira ini yang sering kita hindari untuk dibicarakan.
Sebab jauh lebih mudah mengatakan, “Anak muda sekarang kurang berkualitas,” daripada bertanya, “Mengapa banyak orang berkualitas tidak memperoleh kesempatan yang layak?”
Kalimat pertama membuat kita nyaman.
Kalimat kedua membuat kita harus bercermin.
Ketika Meritokrasi Berubah Menjadi Olimpiade Koneksi
Saya punya satu gambaran sederhana.
Yang satu belajar bertahun-tahun.
Yang satu belajar bagaimana menelepon orang yang tepat.
Yang satu mengumpulkan pengalaman.
Yang satu mengumpulkan nomor telepon pejabat.
Yang satu memperbaiki kemampuan.
Yang satu memperbaiki jaringan.
Kemudian ketika yang kedua mendapatkan posisi, kita ramai-ramai mengatakan:
“Memang SDM kita begini.”
Lucu?
Iya.
Tetapi kalau terus terjadi, tidak lucu lagi.
Sebab sistem yang membiasakan kesempatan berjalan berdasarkan kedekatan akan menghasilkan pesan yang sangat berbahaya kepada generasi muda:
Kemampuan saja tidak cukup.
Kalau pesan itu terus berulang, anak-anak muda yang awalnya idealis bisa mulai belajar menjadi pragmatis.
Mereka tidak lagi bertanya, “Apa yang bisa saya kerjakan?”
Mereka mulai bertanya, “Siapa yang saya kenal?”
Ini bukan sekadar persoalan individu.
Ini persoalan budaya.
Dan budaya semacam itu dapat menggerus kepercayaan terhadap meritokrasi.
Bukan berarti setiap orang sukses karena koneksi. Tidak. Banyak orang berhasil karena kompetensi, kerja keras, keberuntungan, kesempatan, atau kombinasi berbagai faktor.
Tetapi kita juga tidak boleh naif seolah akses sosial dan ekonomi tidak pernah memengaruhi kesempatan seseorang.
BPS mencatat Gini Ratio Indonesia pada Maret 2026 sebesar 0,368. Angka itu memang lebih rendah dibanding Maret 2025 yang sebesar 0,375, tetapi meningkat dibanding September 2025 yang sebesar 0,363. Pada saat yang sama, porsi pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah tercatat 19,22 persen.
Data tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh kesempatan di Indonesia ditentukan oleh kelas sosial.
Tetapi data itu cukup untuk mengingatkan kita bahwa kesempatan hidup tidak lahir dari ruang yang sepenuhnya setara.
Karena itu, kalau kita ingin berbicara tentang kualitas SDM, jangan hanya bicara tentang kemampuan individu.
Bicara juga tentang kualitas ekosistem yang membentuk manusia.
Bicara tentang sekolah.
Bicara tentang akses pendidikan.
Bicara tentang kualitas guru.
Bicara tentang kesehatan.
Bicara tentang lapangan kerja.
Bicara tentang upah.
Bicara tentang akses teknologi.
Bicara tentang kesempatan berusaha.
Bicara tentang hukum.
Dan, yang sering membuat sebagian orang tidak nyaman, bicara tentang kekuasaan.
Sebab manusia tidak tumbuh di ruang hampa.
Pendidikan Jangan Sampai Menjadi Tempat Perlombaan Koneksi
Saya paling khawatir ketika pendidikan hanya dipahami sebagai angka.
Nilai.
Ranking.
Sertifikat.
Gelar.
Penghargaan.
Jabatan.
Padahal pendidikan seharusnya membentuk manusia yang mampu berpikir, mempertanyakan, memahami konsekuensi, dan mengambil keputusan dengan tanggung jawab.
Kalau pendidikan hanya menghasilkan orang yang pandai mengejar angka tetapi takut bertanya, maka kita sedang menghasilkan kepintaran tanpa keberanian.
Kalau kampus menghasilkan lulusan yang pintar berbicara tetapi tidak mampu membedakan fakta dan propaganda, kita perlu bertanya apa yang sebenarnya sedang diajarkan.
Kalau penghargaan lebih mudah diberikan kepada yang dekat dengan kepentingan tertentu daripada kepada yang benar-benar berprestasi, maka kita sedang menghancurkan pesan paling penting dari pendidikan:
bahwa usaha dan kemampuan seharusnya mempunyai nilai.
Saya tidak sedang menuduh semua lembaga pendidikan seperti itu.
Jauh dari itu.
Banyak guru, dosen, sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan yang bekerja serius.
Justru karena masih banyak yang bekerja dengan integritas, kritik terhadap sistem perlu disampaikan agar nilai tersebut tidak kalah oleh praktik yang merusaknya.
Sebab pendidikan tanpa karakter hanya melahirkan orang pintar.
Dan orang pintar belum tentu menjadi manusia yang baik.
Pengetahuan tanpa karakter dapat menjadi alat pembenaran.
Teknologi tanpa etika dapat menjadi alat manipulasi.
Kekuasaan tanpa kontrol dapat menjadi alat penyalahgunaan.
Itulah mengapa tujuh bentuk krisis moral yang sering dibicarakan sebenarnya relevan untuk direnungkan:
kekayaan tanpa kerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, sains tanpa kemanusiaan, agama tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.
Kalimat terakhir menurut saya paling penting untuk kehidupan publik.
Politik tanpa prinsip hanya akan menjadi perebutan posisi.
Jangan Mengira Politik Tidak Ada Hubungannya dengan SDM
Di sinilah saya berbeda dengan orang yang melihat krisis SDM hanya sebagai persoalan pendidikan.
Tidak.
Kualitas manusia dan kualitas politik saling berhubungan.
Masyarakat yang kritis akan membuat pejabat harus lebih terbuka.
Masyarakat yang berpengetahuan akan lebih sulit dipermainkan dengan informasi palsu.
Masyarakat yang mempunyai akses ekonomi lebih baik akan memiliki ruang lebih besar untuk menentukan pilihan hidup.
Sebaliknya, ketika masyarakat dibuat bergantung, ketika informasi dimanipulasi, ketika kritik dianggap gangguan, ketika politik lebih sibuk mempertahankan kelompok daripada menyelesaikan persoalan publik, kualitas demokrasi ikut terdampak.
KPK sendiri menjelaskan bahwa korupsi dapat merusak politik dan demokrasi, termasuk melalui melemahnya transparansi, kepercayaan publik, serta kualitas representasi politik.
Artinya, membicarakan manusia berkualitas tanpa membicarakan lingkungan politik yang mengelilinginya adalah pembahasan yang setengah jalan.
Manusia pintar bisa lahir dari keluarga sederhana.
Tetapi kalau ruang untuk berkembang hanya terbuka bagi mereka yang punya modal, koneksi, atau akses tertentu, maka kepintaran itu bisa berhenti menjadi potensi.
Orang tersebut akhirnya bekerja sekadarnya.
Mengalah.
Diam.
