Nasib kelas pekerja secara umum pun tidak luput dari kepincangan sistem ini. Rata-rata upah buruh nasional yang tercatat sebesar Rp3,29 juta per bulan pada Februari 2026 semakin kehilangan daya belinya di tengah lonjakan harga kebutuhan hidup.
Perekonomian yang sehat seharusnya memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memperbaiki taraf hidupnya melalui pembagian keuntungan yang adil.
Namun, strategi pembangunan yang terus mengandalkan murahnya tenaga kerja hanya akan mempertahankan penderitaan pekerja demi memaksimalkan keuntungan pelaku usaha.
Ketimpangan ini semakin nyata ketika pelaku usaha kecil harus berhadapan dengan birokrasi yang rumit, sementara kelompok besar memiliki sumber daya untuk membengkokkan aturan dan memengaruhi arah kebijakan.
Ketidakadilan menjadi berlipat ganda ketika operasional korporasi raksasa merusak lingkungan hidup. Warga yang tidak pernah mencicipi keuntungan proyek harus menanggung air yang tercemar, terganggunya mata pencaharian, dan merosotnya kualitas kesehatan.
Ironisnya, ketika masyarakat kehilangan sumber kehidupan, anggaran publik sering kali kembali dikeruk untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang ditinggalkan perusahaan.
Hubungan sebab-akibat antara kegiatan usaha dan kerusakan ini harus dibuktikan secara terbuka, agar biaya pemulihan dibebankan sepenuhnya kepada pihak yang bertanggung jawab, bukan kepada kas negara.
Melihat rentetan ketimpangan ini, tuntutan keterbukaan publik harus segera diarahkan ke ruang-ruang tempat keputusan ekonomi dibuat.
Kontrak yang melibatkan hajat hidup orang banyak, peta konsesi, penerima fasilitas negara, hingga kepatuhan lingkungan harus dibuka seluas-luasnya untuk diuji oleh publik.
Ruang perdebatan nasional harus direbut kembali dan didedikasikan untuk memperjuangkan nasib buruh, masyarakat adat, petani, serta warga di sekitar kawasan industri dan pertambangan.
Rakyat berhak atas masa depan yang lebih bermartabat daripada sekadar menjadi penonton pertengkaran elite.
Jangan sampai kegaduhan politik hari ini menjadi kesempatan bagi oligarki untuk terus menjarah kekayaan alam, sementara rakyat terusir dari tanahnya, menanggung kerusakan lingkungan, dan mewariskan beban berat bagi anak-cucunya.
Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
