Syafiuddin mendorong pemerintah segera menyusun road map penanganan ODOL yang jelas, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, road map tersebut harus menjadi pedoman bersama untuk memastikan target Zero ODOL 2027 dapat diwujudkan.
“Pemerintah harus segera menyusun road map penanganan truk ODOL. Ini penting agar target Zero ODOL 2027 tidak berhenti menjadi target di atas kertas. Harus ada tahapan, indikator, pembagian kewenangan, mekanisme pengawasan, hingga penindakan yang jelas,” katanya.
Politikus PKB asal Dapil Jawa Timur XI tersebut menegaskan, penanganan ODOL tidak dapat dilakukan secara parsial karena persoalan tersebut melibatkan banyak pihak, mulai dari pemilik kendaraan, perusahaan angkutan barang, pengemudi, industri dan pemilik barang, regulator, hingga aparat penegak hukum.
Karena itu, menurut Syafiuddin, kebijakan Zero ODOL membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari normalisasi dimensi dan muatan kendaraan, pengawasan di jalan, pemanfaatan teknologi, penegakan hukum, hingga pembenahan tata kelola distribusi barang.
“Penanganan ODOL harus dilakukan secara komprehensif, tidak bisa parsial. Kalau hanya mengandalkan penindakan di jalan, sementara akar persoalannya tidak diselesaikan, maka kendaraan ODOL akan terus muncul. Sebaliknya, kalau pengawasan lemah, target Zero ODOL juga sulit tercapai,” tegasnya.
