FAKTANASIONAL.NET – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menghentikan pembangunan pusat data atau data center menuai kritik dari ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini.
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu kepastian investasi ketika Indonesia tengah memiliki peluang besar dalam pengembangan infrastruktur digital dan kecerdasan buatan (AI).
Didik menilai penghentian pembangunan dengan alasan lingkungan hidup dan ketersediaan pasokan air dapat memberikan sinyal negatif kepada investor.
Menurutnya, konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap iklim investasi nasional.
“Indonesia membutuhkan investasi yang besar dan peluang emas yang sedang hangat adalah kepercayaan investor untuk investasi data center di Indonesia.
Di Jawa Barat peluang tersebut terganjal, yang kemungkinan bisa merusak iklim investasi,” kata Didik dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/10/2026), dikutip dari referensi pemberitaan.
Didik mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi kesalahan kebijakan yang pernah membuat Indonesia kehilangan peluang di industri teknologi.
Dia mencontohkan perkembangan industri semikonduktor pada era 1980-an, ketika Fairchild Semiconductor, National Semiconductor, dan Monsanto disebut sempat membangun basis perakitan chip di Jakarta dan Bandung.
Namun, konflik kebijakan mengenai otomatisasi produksi pada 1985 menyebabkan penggunaan otomatisasi dibatasi.
