JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Di tengah gegap gempita program Makan Bergizi Gratis (MBG), publik terus diyakinkan bahwa dunia usaha telah “ikut membantu”. Salah satu narasi yang dikedepankan adalah klaim Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menyebut telah mengucurkan sekitar Rp 2 triliun untuk membangun 1.000 dapur MBG.
Angka itu terdengar besar. Namun ketika ditempatkan dalam konteks kebijakan nasional, klaim tersebut justru memperlihatkan sebaliknya. Betapa kecilnya peran dunia usaha dalam program raksasa yang sepenuhnya ditopang negara.
Target nasional MBG adalah sekitar 30.000 dapur. Artinya, kontribusi Kadin baru menyentuh kurang lebih 3 persen dari kebutuhan. Ini bukan soal meremehkan angka Rp 2 triliun, melainkan soal kejujuran membaca proporsi.
Untuk organisasi yang mengklaim sebagai representasi dunia usaha nasional, yang anggotanya mencakup korporasi besar, konglomerasi, hingga BUMN, angka 3 persen tidak mencerminkan kemitraan strategis, apalagi tanggung jawab kolektif. Ia lebih menyerupai tanda kehadiran simbolik yang dibingkai sebagai peran strategis.
Masalahnya menjadi lebih serius ketika kontribusi yang relatif kecil itu dipresentasikan seolah-olah dunia usaha telah memikul beban besar program. Padahal, beban utama, baik dari sisi pembiayaan maupun risiko politik, tetap berada di pundak negara melalui APBN.
Ketika terjadi kegagalan distribusi, persoalan kualitas makanan, atau bahkan kasus keracunan, yang dipertanyakan publik adalah pemerintah, bukan Kadin atau dunia usaha. Ini menunjukkan satu hal jelas bahwa risiko ditanggung publik, sementara kesuksesan diklaim elite.
Narasi “dunia usaha sudah membantu” juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa sektor swasta, dengan seluruh kekuatan modal dan aksesnya, tidak didorong untuk mengambil peran yang lebih substansial?
