Oleh: Prof. Didik J Rachbini, Ph.D. (Rektor Universitas Paramadina)
GAGASAN digitalisasi pendidikan adalah proyek besar nasional, yang hendak mentransformasikan dunia pendidikan menjadi modern dan selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya.
Karena itu biaya proyek ini ini sangat besar hampir Rp10 triliun atau 2 kali dari proyek e-KTP, yang juga berantakan dan hasilnya nihil karena dikorupsi petinggi partai.
Pertanyaan yang sama proyek digitalisasi ini hasilnya apa? Hampir tidak ada bekas yang memadai dan tidak menghasilkan transformasi apa pun. Dana pajak yang besar juga menguap tanpa hasil yang nyata.
Proyek ini secara administratif dan kebijakan sudah salah kaprah sejak awal karena menganggap transformasi sistem pendidikan modern bisa disulap dengan cara tekno-sulusi (tech-solutionism).
Dengan memasukkan sepotong gadget dan internet ke sekolah, maka transformasi dapat dilakukan secara cepat dan evolusioner, seperti e-commerce, e-marketing, digital bisnis dan jenis teknologi informasi lainnya.
Jokowi dengan merekrut orang hebat seperti Nadiem Makarim berkeyakinan seperti ini karena memang sejak awal silau dengan AI, teknologi informasi, survey, dll. Karena itu, Jokowi langsung yang “endorse” proyek tersebut dan menyampaikannuya secara terbuka.
Dengan proyek yang salah kaprah sejak awal, pengelolaan yang amburadul serta hasil yang mengecewakan, maka hukum masuk ke dalamnya sampai terjadi kontroversi berbulan-bulan.
Nadiem dibela orang-orang hebat, diangkat sebagai “pahlawan” melawan kebathilan hukum dan tidak salah dengan proyek ini karena tidak ditemukan bukti memperkaya diri.
Jadi, tranformasi pendidikan melalui digitalisasi gadget ini salah sejak awal sehingga pelaksanaan proyek itu menghasilkan output tanpa transformasi apa pun.
Sejatinya, transformasi pendidikan tersebut harus melibatkan proses yang melibatkan seluruh substansi dan variabel penting, seperti kualitas guru, literasi dasar, budaya belajar dan sekolah, infratruktur listrik maupun internet, dan lainnya.
Di sini Nadiem tidak bisa melakukannya karena modal sosial politik dan pengalamannya di bidang pendidikan tidak memadai. Gadget dan laptop memang merupakan instrumen modern, tetapi tidak bisa sebagai penyorong transformasi menuju modern dan tidak otomatis meningkatkan kualitas belajar.
Di mana masalahnya? Dalam penetapan menteri, Jokowi silau terhadap anak yang hebat seperti Nadiem dan langsung menjabat sebagai menteri.
