Selain itu, Nasir juga mendorong Menkumham untuk mempertahankan serta meningkatkan program Desa Sadar Hukum guna meminimalisir tindakan kriminal atau kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan.
Namun, Nasir mengapresiasi kegiatan Paralegal Justice Award yang sangat dibutuhkan di pedesaan, terutama tentang bagaimana paralegal dapat membantu pemerintahan di tingkat desa dalam konteks pengelolaan keuangan.
“Nah, karena itu kan sebagai negara hukum, kita berharap bahwa warga negara kita memiliki kesadaran hukum. Jadi salah satu upaya untuk menegakkan hukum tanpa ada kesadaran hukum masyarakat juga tidak mungkin dilakukan,” ungkapnya.
Nasir berharap, Jaksa Agung dan jajaran terkait dapat mengawal program quick win pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut termasuk makan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di daerah, lumbung pangan nasional, dan sebagainya.
“Mudah-mudahan pemerintahan baru yang ke depan ini bisa merealisasikan program ini, dan itu butuh pengawalan, butuh penjagaan, sehingga kemudian masyarakat mendapatkan apa yang mereka harapkan,” tandas Nasir. (dnl)
