Ia juga menyoroti potensi konflik sosial yang dapat timbul akibat kebijakan ini. “Konflik antara masyarakat dan pengusaha tambang pasir laut sudah sering terjadi. Kebijakan ini justru akan memperburuk situasi dan mengancam keamanan nasional,” ujarnya.
Riyono mempertanyakan alasan di balik keputusan pemerintah untuk kembali mengizinkan ekspor pasir laut. Ia menduga ada kepentingan kelompok tertentu yang lebih diutamakan dibandingkan kepentingan lingkungan dan masyarakat.
“Kami meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan ini. Ekspor pasir laut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir,” tutup Riyono. [dnl]
