“Dan proses hukum harus berjalan tanpa ada intervensi, serta semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan mereka,” imbuhnya.
Kang TB mengingatkan transparansi dalam penyelidikan dan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya.
“Jangan sampai aksi simpati dan empati hanya dilakukan saat awal-awal saja. Kami menuntut adanya update berkala dari penanganan kasus ini, dan TNI harus memastikan para pelaku dihukum maksimal,” tutur Kang TB.
Kang TB pun menyoroti sering terjadinya kekerasan yang dilakukan oknum TNI di wilayah Kodam I/Bukit Barisan. Pada bulan Mei lalu, seorang siswa SMP dianiaya hingga terluka parah oleh oknum Babinsa di Deliserdang saat menonton peristiwa tawuran. Korban berinisial MHS itu akhirnya meninggal dunia.
Kemudian LBH Medan menduga kasus pembakaran rumah wartawan di Karo bernama Sempurna didalangi oleh oknum TNI, meski pihak TNI membantahnya. Selain itu, KontraS Sumatera Utara menduga pelaku utama penembakan seorang remaja berinisial MAF (13) di Kabupaten Serdang Bedagai pada bulan September lalu adalah dua oknum prajurit TNI yang sampai sekarang belum tersentuh proses hukum.
Menurut Kang TB, ada banyak pekerjaan rumah dari Kodam I/Bukit Barisan terkait pembinaan prajurit.
“Saya sering sekali mendengar kasus-kasus yang melibatkan oknum prajurit TNI di wilayah Kodam I. Ini menunjukkan ada hal yang kurang dalam pembinaan prajurit, dan menjadi tanggung jawab pimpinan untuk memperbaiki hal tersebut,” paparnya.
Kang TB menegaskan prajurit TNI harus bisa menghindari sikap arogansi. Sebagai penjaga pertahanan negara, TNI juga harus menjadi tentara bagi rakyat.
“Ingat, TNI dididik dan dibina untuk membela dan menjaga seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga prajurit memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan melayani masyarakat, bukan sebaliknya,” tukas Kang TB.
Wakil MKD DPR itu pun menambahkan, banyaknya kasus kekerasan oknum TNI di Kodam I/BB menunjukkan perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi prajurit. Kang TB meminta agar semua personel harus dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat.
“TNI harus selalu mengedepankan pendekatan yang humanis dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.
Kang TB juga meminta perlunya TNI melakukan pelatihan pengendalian emosi dan manajemen konflik bagi anggotanya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prajurit dapat menghadapi situasi provokatif dengan cara yang lebih tenang dan profesional.
“Institusi TNI perlu memperkuat pengawasan internal dan melakukan reformasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin yang tegas akan membantu menjaga integritas dan profesionalisme TNI,” urai Kang TB.
Di sisi lain, TNI juga harus memberikan dukungan penuh kepada para korban kekerasan oknum prajurit dan keluarganya. Kang TB pun menyatakan pengusutan kasus pengusutan kasus-kasus yang melibatkan oknum TNI harus dilakukan dengan transparan.
“Pendampingan termasuk bantuan medis, psikologis, dan kompensasi yang layak. Perlindungan kepada korban dan warga sipil yang terkena dampak langsung dari kekerasan oknum TNI sangat penting, dan pastikan mereka juga memperoleh keadilan,” ujarnya.
Sekali lagi Kang TB berpesan kepada seluruh prajurit TNI untuk menjalankan tugas dengan profesional dan mengedepankan rasa humanis saat berhadapan dengan masyarakat. “Prajurit tidak boleh melukai rakyat karena TNI dikandung dan dilahirkan dari ‘rahim’ rakyat,” tutup Kang TB. [dnl]
