JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan beberapa usulan ke Presiden Prabowo, terkait tata kelola pemerintahan.
Usulan tersebut ia sampaikan dalam sambutanya saat acara puncak peringatan HUT Korpri ke-53 yang digelar di GOR Mahaka, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (29/11/2024).
Dalam sambutannya, Prof Zudan mengawali dengan rasa syukur atas perjalanan panjang Korpri sebagai organisasi yang menaungi aparatur sipil negara (ASN) sejak 1971. “Alhamdulillah, pada usia 53 tahun ini, Korpri tetap utuh dan bersatu dari Sabang hingga Merauke,” kata Zudan.
Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota Korpri di berbagai wilayah. “Tetaplah semangat, berkarya, dan setia kepada negara hingga akhir,” ujarnya.
HUT Korpri ke-53 tahun ini mengambil tema Korpri untuk Indonesia. Menurut Prof Zudan, tema tersebut menjadi penegasan komitmen seluruh anggota ASN untuk mendarmabaktikan kemampuan terbaik demi bangsa.
Selama bulan November, yang dikenal sebagai Bulan Korpri, berbagai kegiatan telah digelar di tingkat nasional maupun daerah. Prof Zudan menjelaskan beberapa kegiatan tersebut, seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), donor darah, bakti sosial, sunatan massal, operasi katarak, dan pertandingan olahraga, termasuk bulu tangkis nasional dan e-sport.
“Kami juga mendukung program kemandirian pangan dan stabilisasi harga yang diusung Bapak Presiden melalui penandatanganan MoU dan PKS dengan BULOG,” jelasnya.
Prof Zudan juga menyinggung dua agenda demokrasi besar yang berlangsung tahun ini, yaitu Pemilu serentak pada Februari 2024 dan Pilkada serentak pada 27 November 2024.
Ia mengapresiasi netralitas ASN yang terus terjaga selama pelaksanaan pemilu dan pilkada. “Semoga hasil dari pesta demokrasi ini mampu mendorong kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan perlindungan karir yang lebih baik bagi para ASN,” katanya.
Namun, Zudan juga menyoroti tantangan yang kerap dihadapi ASN pasca-pilkada, seperti pergantian pejabat yang tidak berdasarkan sistem meritokrasi. Ia menyebut fenomena “balas budi dan balas dendam” oleh kepala daerah terpilih sebagai praktik yang harus diakhiri.
“Kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memperkuat sistem meritokrasi agar ASN dapat bekerja dengan tenang, nyaman, dan lebih optimal,” ujar Zudan.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum Korpri juga menyampaikan lima usulan strategis kepada Presiden untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif:
