Ahmad menjelaskan bahwa pencalonan melalui partai politik diatur dengan syarat minimal dukungan, baik berdasarkan kursi di DPRD maupun jumlah suara partai pada pemilu sebelumnya. Di sisi lain, calon independen memiliki peluang yang sama untuk maju selama memenuhi syarat dukungan masyarakat.
“Negara sudah memberikan kesempatan yang setara melalui dua jalur pencalonan. Oleh karena itu, fenomena kotak kosong seharusnya tidak menjadi pilihan utama jika proses pencalonan dijalankan dengan baik,” tambahnya.
Ahmad mengusulkan agar keberadaan kotak kosong dalam Pilkada dievaluasi lebih lanjut. “Ke depan, ini akan menjadi bahan diskusi antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu. Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan relevansi mekanisme kotak kosong,” jelasnya.
Meski demikian, Ahmad menegaskan bahwa untuk saat ini semua pihak harus menghormati ketentuan konstitusional yang berlaku, termasuk hak pemilih untuk memilih kotak kosong.
“Kemenangan kotak kosong ini adalah sinyal bahwa masyarakat membutuhkan alternatif kepemimpinan. Ini bukan hanya soal kandidat, tapi juga bagaimana partai politik menjalankan fungsi rekrutmennya dengan baik,” kata Ahmad.
“Fenomena ini menambah catatan penting dalam dinamika politik Indonesia, sekaligus menjadi tantangan untuk memperkuat sistem demokrasi yang lebih inklusif dan representatif,” tambahnya.[dnl]
