Puan menekankan bahwa dana APBN, yang berasal dari uang rakyat, harus digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia meminta agar anggaran negara memprioritaskan kebutuhan mendasar rakyat, seperti akses pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
“Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat utama belanja negara adalah rakyat,” jelas Puan.
Ketua DPR RI tersebut juga meminta Pemerintah menetapkan indikator yang terukur untuk setiap program kementerian/lembaga agar belanja negara memenuhi prinsip spending better, bukan hanya sekadar better spending.
Menurut Puan, APBN harus diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Ia juga menyoroti pentingnya belanja negara dalam memulihkan daya beli masyarakat yang menurun akibat beban ekonomi.
“Pemerintah harus memberikan stimulus yang merata untuk semua kalangan, termasuk pelaku usaha kecil dan besar, agar konsumsi rumah tangga kembali sehat dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Puan.
Dengan pengelolaan yang tepat, Puan berharap APBN 2025 mampu menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang ada. [dnl]
