JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, mengingatkan pemerintahan baru terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang akan dimulai pada Januari mendatang. Menurutnya, anggaran APBN 2025 akan membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang besar dengan struktur kabinet yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto.
“Dengan jumlah kabinet sebesar itu, tentu memerlukan anggaran dan dukungan manajemen sumber daya yang juga semakin besar. Tentunya akan berdampak terhadap alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga,” ujar Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Minggu (22/12/2024).
Politisi Fraksi PKS ini menekankan bahwa belum ada hal yang istimewa dalam APBN 2025 karena penganggaran masih berjalan seperti biasanya (business as usual). Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 disusun oleh pemerintahan dan DPR periode sebelumnya, sedangkan pelaksanaannya akan dijalankan oleh pemerintahan dan DPR periode saat ini.
“Artinya, alokasi anggaran APBN 2025 masih bersifat transisi dari pemerintahan lama menuju pemerintahan baru,” jelasnya.
Anis juga menyoroti dominasi anggaran rutin dan wajib yang akan mengurangi ruang fiskal untuk inisiatif baru. “Pemerintah harus bisa mengoptimalkan kerja-kerja Kementerian/Lembaga untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
