“Saya pikir ini bisa jadi karena problem sosial di lingkungannya. Situasi ini menunjukkan sistem perlindungan anak yang perlu ditinjau dan diperkuat lagi,” tambahnya.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki sejumlah perangkat hukum untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, seperti UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. Namun, Cucun menekankan bahwa penegakan hukum harus lebih tegas dan konsisten.
“Sejalan dengan penegakan hukum yang tegas, perlu ada transformasi dalam sistem pelaporan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak, dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) yang menekankan tanggung jawab bersama dalam memastikan tumbuh kembang anak yang optimal. Edukasi dan kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual juga dinilai penting.
Data dari SIMFONI Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa kekerasan seksual menduduki posisi teratas dengan 7.623 kasus sepanjang tahun 2024, diikuti kekerasan fisik (3.039 kasus), kekerasan psikis (3.019 kasus), penelantaran (911 kasus), eksploitasi (169 kasus), dan perdagangan anak (91 kasus).
“Data tersebut bisa menjadi dasar untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan hak-hak mereka. Masyarakat harus diberdayakan untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dan tahu cara melaporkannya,” kata Cucun.
Di akhir pernyataannya, Cucun menegaskan pentingnya pendampingan psikologis bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.
“Tidak ada anak yang boleh merasakan ketakutan atau trauma akibat tindak kekerasan. Mari kita bersatu untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh anak-anak Indonesia,” pungkasnya.[dnl]
