DPR RI Desak Pemerintah Tindak Tegas Dalang Pembangunan Pagar Laut di Tangerang

DPR Desak Pemerintah Tindak Tegas Dalang Pemagaran Laut

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta pemerintah untuk tidak hanya menyegel pagar laut yang dibangun secara ilegal di Kabupaten Tangerang, Banten, tetapi juga mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum yang membekingi proyek tersebut. Menurut Daniel, langkah penyegelan saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini.

“Itu harus diusut tuntas sampai ketemu siapa yang memerintahkan pemasangan pagar sepanjang 30,16 km tersebut,” ujar Daniel Johan pada Rabu (15/1/25).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah menyegel pagar laut yang tidak memiliki izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Menurut Daniel, pelanggaran ini merupakan bentuk penyalahgunaan ruang laut yang dapat merugikan nelayan dan merusak ekosistem laut.

“Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) sudah menyatakan bahwa pembangunan pagar laut itu melanggar aturan. Maka, persoalan ini harus segera dibereskan agar tidak mengganggu aktivitas nelayan,” jelas legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.

Daniel menyebut pembangunan pagar sepanjang puluhan kilometer itu mustahil dilakukan tanpa dukungan dana besar. Ia menduga ada aktor besar yang mendanai proyek tersebut.

“Tidak mungkin masyarakat biasa membangun pagar sepanjang itu. Dari mana mereka mendapatkan uang sebanyak itu? Pasti ada yang mendanai. Itu yang harus diusut,” tegasnya.

Ketua DPP PKB itu juga menekankan bahwa aparat harus berani bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang membekingi proyek ilegal ini.

Daniel Johan mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR RI akan memanggil KKP setelah masa sidang dimulai untuk membahas masalah ini secara mendalam.

“Komisi IV mendorong agar pemerintah menertibkan pelanggaran semacam ini dengan tegas, sehingga tidak ada lagi pihak yang merasa berhak menguasai ruang laut tanpa izin yang sah,” ujarnya.

Ia juga mengusulkan kerja sama antara nelayan, aparat penegak hukum, dinas kelautan dan perikanan, serta KKP untuk memastikan pelanggaran ini diusut hingga tuntas.

“Kalau ada beking oknum tertentu, mereka juga harus ditindak tegas,” tegas Daniel.

Masalah pembangunan pagar laut di Tangerang menjadi sorotan publik karena dampaknya yang luas terhadap nelayan dan ekosistem laut. Dengan langkah yang tegas, pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ini demi menegakkan hukum dan menjaga keberlanjutan lingkungan.[dnl]