JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar, meminta pemerintah memberikan jaminan ketersediaan vaksin penyakit mulut dan kaki (PMK) bagi para peternak. Desakan ini muncul akibat meningkatnya kasus PMK pada sapi di tujuh provinsi Indonesia dalam beberapa pekan terakhir.
“Pastikan vaksin PMK cukup tersedia, dan jangan ada biaya vaksin bagi peternakan rakyat. Hal ini penting untuk membantu mereka yang terdampak wabah ini,” ujar Ajbar dalam rilis resminya.
Kasus PMK dilaporkan telah menyebar ke tujuh provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Lampung. Sejak pertengahan Desember 2024, lonjakan kasus terus terjadi, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan peternak.
Ajbar mengungkapkan, pemberlakuan pungutan biaya vaksinasi akan semakin menyulitkan peternak, terutama peternak kecil yang sudah kesulitan melaporkan ternaknya untuk divaksin meski layanan tersebut gratis.
“Peternakan rakyat tidak boleh dipungut biaya. Bahkan dengan vaksin gratis saja masih banyak peternak yang enggan mendaftarkan ternaknya,” tegas Ajbar.
Ajbar meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera mengambil langkah konkret, mulai dari mempercepat distribusi vaksin hingga memberikan edukasi kepada peternak. Ia juga menilai pendampingan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran peternak akan pentingnya vaksinasi.
“Kementan harus bergerak cepat. Distribusi vaksin harus dipastikan lancar, edukasi kepada peternak diperkuat, dan yang paling penting vaksinasi harus gratis bagi peternak rakyat,” katanya.
Selain upaya vaksinasi, Ajbar mengingatkan pentingnya dukungan pemerintah dalam melindungi sektor peternakan nasional. Dengan meningkatnya kasus PMK, langkah strategis dan terkoordinasi diperlukan agar sektor peternakan dapat bertahan dan peternak kecil tidak semakin terpuruk.
“Kesejahteraan peternak harus menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu memastikan semua bantuan dan fasilitas tersedia bagi mereka yang membutuhkan,” tandasnya.
Ajbar berharap wabah PMK dapat segera terkendali melalui langkah cepat pemerintah, sehingga peternak kecil dapat melanjutkan usahanya tanpa kekhawatiran berlebih terhadap wabah yang meluas.[dnl]
