JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mengapresiasi langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan aparat gabungan dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta TNI AL untuk menindak kasus pagar laut ilegal sepanjang lebih dari 30 kilometer di Pesisir Pantai Utara Tangerang, Banten.
Pada hari ini, aparat gabungan yang terdiri dari KKP, TNI AL, Bakamla, Polairud POLRI, serta Pemprov Banten, bersama ribuan nelayan, melaksanakan pembongkaran pagar laut ilegal tersebut. Aksi tersebut turut disaksikan oleh anggota DPR RI. Sementara itu, Kementerian ATR/BPN telah membatalkan 266 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terkait dengan pagar misterius tersebut, dengan alasan cacat prosedur dan pelanggaran hukum.
“Hormat kepada Presiden Prabowo yang dengan tegas memerintahkan pembongkaran pagar laut ilegal yang melanggar kedaulatan laut dan menghambat akses nelayan untuk mencari ikan. Ini bukti nyata pembelaan Presiden terhadap nelayan dan rakyat kecil yang dirugikan,” ujar Jazuli Juwaini.
Jazuli, yang juga Anggota DPR Dapil Banten, menilai bahwa langkah ini menunjukkan kehadiran negara dalam menegakkan hukum serta menjaga kedaulatan laut NKRI dari pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.
Ia menambahkan bahwa pembongkaran pagar laut ini disambut antusias oleh masyarakat, khususnya nelayan di pesisir pantai Tangerang. “Kita menyaksikan nelayan dengan semangat bergotong royong bersama KKP dan TNI AL dalam membongkar pagar laut tersebut. Ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara rakyat dan aparat untuk menjaga kedaulatan lautan kita,” tegasnya.
Jazuli menekankan pentingnya proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik perusahaan maupun individu, termasuk mereka yang menerbitkan sertifikat yang melanggar aturan. “Setelah pembongkaran dan pembatalan SHGB dan SHM, pihak berwenang harus segera mengungkap motif dan tujuan pemagaran laut ini. Semoga hasil penyelidikan dapat segera diumumkan dan pelanggar hukum diberi sanksi yang tegas,” ujarnya.
Jazuli berharap langkah ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak lagi melanggar aturan terkait pengelolaan wilayah laut dan sumber daya alam. Dengan demikian, kedaulatan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat terus terjaga.[dnl]
