JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, meminta agar usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang mengusulkan serangga sebagai lauk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikaji lebih mendalam dan hati-hati sebelum dijadikan kebijakan resmi.
Usulan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Alifudin menegaskan bahwa kajian mendalam diperlukan agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif, terutama bagi anak-anak yang menjadi sasaran utama program MBG.
Menurutnya, salah satu faktor utama yang harus diperhatikan adalah keberagaman budaya dan kebiasaan makan di Indonesia. Di banyak daerah, konsumsi serangga bukanlah hal yang umum, sehingga penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini bisa menjadi tantangan.
“Tidak semua daerah di Indonesia memiliki kebiasaan atau tradisi memakan serangga. Setiap daerah memiliki ciri khas kuliner yang berkembang sesuai dengan nilai budaya dan kebiasaan makan masyarakat setempat,” ujar Alifudin.
Selain faktor budaya, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian. Alifudin mengingatkan bahwa tidak semua serangga aman dikonsumsi. Beberapa jenis serangga mengandung racun atau patogen yang berbahaya jika tidak diproses dengan benar.
“Tidak semua serangga dapat dimakan. Beberapa jenis mengandung zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan, terutama jika tidak melalui proses pengolahan yang tepat,” jelasnya.
Alifudin juga menyoroti aspek psikologis dan preferensi anak-anak dalam konsumsi makanan. Menurutnya, banyak anak yang mungkin merasa jijik atau tidak nyaman dengan ide makan serangga, sehingga hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Kebiasaan makan setiap anak berbeda-beda. Ada anak yang sudah terbiasa makan serangga di beberapa daerah tertentu, tetapi banyak juga yang merasa enggan. Hal ini harus diperhitungkan agar tujuan program menciptakan pola makan bergizi tetap tercapai tanpa penolakan,” tambahnya.
Politisi dari Dapil Kalbar I ini juga menekankan pentingnya pendidikan gizi yang seimbang dalam program MBG. Menurutnya, pengenalan serangga sebagai lauk harus dilakukan secara edukatif, bukan hanya sebagai solusi instan.
“Pendidikan tentang pentingnya asupan gizi yang beragam dan seimbang jauh lebih penting daripada sekadar mengganti lauk dengan serangga,” tegasnya.
Alifudin mengimbau agar pihak terkait melakukan dialog lebih lanjut dengan para ahli gizi, masyarakat, dan pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan akhir.
“Kebijakan harus berbasis kajian yang mendalam dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Hal ini demi menjaga kesehatan, kenyamanan, dan keberagaman budaya masyarakat Indonesia,” pungkasnya.[dnl]
