JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti kepada tahanan politik (Tapol) Papua sebagai bagian dari upaya mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih. Langkah ini mendapat dukungan luas, termasuk dari Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, yang menilai kebijakan tersebut sebagai awal rekonsiliasi nasional yang lebih luas.
“Kami menyambut baik langkah Presiden Prabowo dalam memberikan amnesti bagi para tahanan politik asal Papua. Ini bukan sekadar kebijakan hukum, tetapi strategi besar untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan di Papua,” ujar Indrajaya, Rabu (29/1/2025).
Menurut Indrajaya, pemberian amnesti ini harus dibarengi dengan pendekatan komprehensif, termasuk dialog kemanusiaan dan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif bagi masyarakat Papua. Ia menekankan bahwa rekonsiliasi nasional harus mencakup jaminan keadilan, hak asasi manusia, serta pemerataan kesejahteraan.
“Amnesti ini adalah awal, bukan akhir. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua, baik tokoh adat, tokoh agama, maupun masyarakat sipil. Pendekatan berbasis keadilan dan kesejahteraan adalah kunci untuk menciptakan Papua yang damai dan sejahtera,” tegas legislator asal Papua Selatan itu.
Indrajaya juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki preseden sukses dalam memberikan amnesti sebagai solusi konflik bersenjata. Ia mencontohkan keberhasilan MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005, yang tidak hanya memberikan amnesti tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan dan reintegrasi mantan kombatan ke masyarakat.
“Belajar dari Aceh, amnesti harus diiringi dengan komitmen pemerintah untuk memastikan hak-hak sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Papua terpenuhi. Dengan begitu, perdamaian bisa benar-benar berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, Indrajaya menilai bahwa konflik di Papua tak lepas dari ketimpangan ekonomi serta eksploitasi sumber daya alam yang belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia berharap Program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat menjadi solusi bagi pemerataan pembangunan dari Aceh hingga Papua.
“Kami ingin melihat Papua yang maju dan sejahtera, di mana masyarakatnya benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan nasional. Jika rekonsiliasi ini dijalankan dengan baik, Papua bisa menjadi contoh keberhasilan dalam menyelesaikan konflik secara damai,” pungkasnya.[dnl]
