Kelangkaan LPG 3 Kg di Jakarta, Pemerintah Harus Ambil Langkah Konkret

LPG 3 Kg di Jakarta Langka

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi VII DPR RI, Nevi Zuairina, mengkritisi kelangkaan LPG 3 kg yang terjadi di berbagai wilayah Jakarta dalam beberapa minggu terakhir. Menurutnya, masalah ini bukan sekadar ketidakseimbangan pasokan, tetapi mencerminkan kelemahan dalam sistem distribusi serta kebijakan subsidi energi yang perlu segera diperbaiki.

Nevi menegaskan bahwa kelangkaan LPG 3 kg berdampak besar pada masyarakat kecil, khususnya rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada gas bersubsidi.

“Kesulitan mendapatkan LPG membuat mereka harus mencari alternatif yang lebih mahal, sehingga beban ekonomi semakin berat,” ujar Nevi.

Politisi PKS ini menyoroti bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah penetapan kuota LPG bersubsidi tahun 2025 yang lebih rendah dibandingkan dengan realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

“Pada tahun 2024, distribusi LPG 3 kg mencapai 414.134 metrik ton, sementara kuota tahun ini hanya sebesar 407.555 metrik ton. Pemerintah memang mengklaim adanya kenaikan kuota dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton atau naik 2,1% dibanding tahun lalu, tetapi angka ini tetap lebih kecil dibandingkan realisasi penyaluran sebelumnya,” ungkap Nevi.

Menurutnya, dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan energi, kebijakan ini berisiko memperburuk kelangkaan di banyak daerah. Selain itu, ia juga menyoroti masalah distribusi yang belum optimal. Hingga saat ini, jumlah pangkalan resmi Pertamina di seluruh Indonesia mencapai sekitar 259.226 unit, namun akses masyarakat terhadap pangkalan masih terbatas.

Nevi juga mendapat laporan bahwa banyak warga terpaksa membeli dari pengecer dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET), yang semakin menambah beban ekonomi masyarakat kecil.

“Saya menekankan bahwa pemerintah harus segera turun tangan untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas. Distribusi LPG 3 kg perlu segera diperbaiki agar tidak terjadi ketimpangan antara pasokan dan permintaan di masyarakat,” tegas Nevi.

Sebagai anggota DPR periode kedua, Nevi mendesak pemerintah dan Pertamina untuk memastikan pasokan LPG cukup bagi rumah tangga kecil dan usaha mikro agar mereka tidak mengalami kesulitan berkepanjangan. Selain itu, ia meminta agar pengawasan terhadap distribusi diperketat guna mencegah penyalahgunaan atau penimbunan yang bisa menyebabkan lonjakan harga di pasaran.

“Kelangkaan LPG ini menjadi ujian bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan subsidi energi secara adil dan tepat sasaran. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini bisa berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat, terutama sektor ekonomi kecil yang sangat bergantung pada gas bersubsidi. Pemerintah tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut dan harus segera mengambil langkah tegas untuk menjamin kestabilan pasokan energi bagi rakyat kecil,” tutup Nevi Zuairina.[dnl]