JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai daerah memicu keprihatinan di kalangan anggota DPR RI. Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menyoroti dampak kebijakan pembelian gas bersubsidi di pangkalan resmi yang justru menyulitkan masyarakat kecil.
Menurut Haji Jalal, sapaan akrabnya, kebijakan ini awalnya dimaksudkan untuk memastikan harga gas tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, di lapangan, justru muncul kendala seperti akses yang terbatas dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mendapatkan gas.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi ini. Masyarakat kecil yang bergantung pada gas elpiji 3 kg harus mengeluarkan biaya lebih karena harus membeli langsung di pangkalan resmi. Alih-alih mendapatkan harga murah, mereka justru terbebani ongkos tambahan,” ujar Haji Jalal, Senin (3/2/2025).
Fraksi PKS memahami tujuan pemerintah dalam mengendalikan harga gas elpiji 3 kg. Namun, agar kebijakan ini benar-benar efektif, Haji Jalal menegaskan bahwa jumlah pangkalan perlu diperbanyak.
“Jika memang tujuan kebijakan ini adalah menekan harga agar tetap sesuai HET, maka solusinya bukan hanya mengatur distribusi, tetapi juga menambah jumlah pangkalan, terutama di daerah terpencil. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan gas,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih masif terkait lokasi pangkalan resmi dan prosedur pembelian gas elpiji 3 kg.
“Banyak warga masih bingung di mana harus membeli gas elpiji 3 kg secara resmi. Pemerintah dan pihak terkait harus lebih aktif memberikan informasi agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan,” tambahnya.
Haji Jalal juga meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi gas elpiji bersubsidi. Menurutnya, subsidi harus benar-benar tepat sasaran tanpa memberatkan masyarakat kecil.
“Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberi solusi, bukan menambah beban. Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan memastikan kelangkaan gas ini tidak terus berlanjut,” tegasnya.
Dengan kondisi kelangkaan yang semakin meluas, DPR berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok mereka.[dnl]
