Namun, keterlibatan pejabat BPH dalam verifikasi volume niaga diduga dimanfaatkan untuk praktik mark-up harga.
Jika harga gas tetap tinggi akibat korupsi, investasi sektor migas di Indonesia terancam menurun. Pada Agustus 2024, KPPU sudah melaporkan masalah alokasi gas ke Presiden.
Ifan menilai perluasan penyelidikan pada badan usaha hilir lain sejak 2018 penting untuk mengungkap potensi korupsi berlapis.
Pemeriksaan ulang Ifan, setelah penjadwalan ulang dari tanggal 19 Mei 2025, menunjukkan komitmen KPK untuk mendalami aspek teknis dan regulasi migas. Kolaborasi KPPU–KPK sejak 2014 diharapkan menguatkan integritas sektor energi nasional.[dit]
