JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi identitas whistleblower atau pelapor tindak pidana korupsi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa setiap laporan masyarakat merupakan wujud partisipasi yang sangat berharga dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Budi saat merespons kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang melibatkan penangkapan seorang pelapor oleh Polda Jawa Barat pada Jumat (30/5/2025).
KPK melihat pelaporan masyarakat sebagai “full bucket”—pengumpulan bahan keterangan yang menyeluruh—untuk menindaklanjuti setiap indikasi korupsi.
Oleh sebab itu, lembaga antirasuah tersebut menjamin bahwa identitas pelapor tidak akan dibuka ke publik demi melindungi mereka dari tekanan atau ancaman yang mungkin timbul akibat keterlibatan dalam pengungkapan kasus. Budi menegaskan, “Pertama, tentu untuk melindungi pelapor dari berbagai ancaman. Kedua, tentu juga bagian dari strategi KPK untuk melakukan full bucket sehingga bisa dilakukan secara lebih optimal jika pelaporan atau pengaduan masyarakat itu tetap dilakukan secara tertutup.”
Mengapa Kerahasiaan Whistleblower Penting untuk Pemberantasan Korupsi
Kerahasiaan identitas whistleblower sangat krusial agar masyarakat tidak takut melapor ketika menemukan kejanggalan atau indikasi korupsi di lingkungannya.
Dalam banyak kasus besar, bukti awal sering berasal dari satu atau dua pelaporan masyarakat yang berani mengambil risiko. Dengan adanya jaminan anonim, para pelapor dapat menyampaikan informasi tanpa khawatir identitas mereka tersebar.
