Tragisnya, dilaporkan terdapat dua korban jiwa akibat kebakaran hutan di provinsi tersebut.
“Kalimantan Barat saat ini dalam status siaga darurat. Namun situasi membaik berkat operasi modifikasi cuaca yang berhasil menurunkan hujan di beberapa wilayah terdampak,” ujar perwakilan Satgas dalam laporannya.
Sebagai respons cepat, pemerintah pusat telah menginstruksikan penguatan Satgas Darat dan Udara. Ini mencakup penambahan personel TNI, peningkatan perlengkapan pemadam, serta efektivitas operasi water bombing dan teknologi modifikasi cuaca (TMC).
Hingga Juli 2025, tercatat lebih dari 1.400 operasi pemadaman telah dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Kalbar. Sebanyak 11 perusahaan di Kalbar, Riau, dan Jambi telah disegel karena dugaan kuat melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau masih akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, yang berpotensi memperparah situasi.
Baca Juga: BNPB: Perkembangan Situasi dan Penanganan Bencana di Tanah Air Tanggal 27 Juli 2025
Untuk itu, Rakornas merekomendasikan peningkatan status darurat di provinsi rawan, penambahan dukungan satgas, penguatan sistem pemantauan digital, dan penegasan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Rakornas ini menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk mengakhiri bencana tahunan ini. Kolaborasi lintas sektor dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci utama dalam penanganan Karhutla di masa depan.
“Ini bukan hanya bencana alam, ini adalah ancaman nasional yang harus kita hadapi bersama dengan serius dan keberanian,” tutup Presiden dalam arahannya.
(Rfa/Ica)
