Ilham kemudian menyampaikan tiga sikap resmi GMIE 2045:
- Pemerintah diminta meninjau kembali aturan dan praktik rangkap jabatan, terutama pada posisi strategis seperti Danantara.
- Transparansi harus diperkuat agar publik mengetahui siapa yang benar-benar bekerja untuk kepentingan nasional.
- GMIE 2045 siap mengawal isu ini melalui advokasi dan kajian hukum, termasuk opsi judicial review jika praktik tersebut terbukti bertentangan dengan undang-undang.
Ia menegaskan, generasi muda menolak pengelolaan kekayaan negara yang berpotensi terjebak kepentingan jangka pendek.
“Indonesia membutuhkan tata kelola BUMN yang sehat agar visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai, bukan justru tersandera oleh praktik rangkap jabatan,” pungkas Ilham.[zul]
