Namun demikian, di tingkat desa masih terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan penanganan lebih intensif. Selain itu, kerusakan akses dan ruas jalan juga menjadi perhatian serius pemerintah.
Untuk itu, ujar Mendagri Tito, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pihak terkait akan terus berkolaborasi dalam mempercepat pemulihan infrastruktur.
Dari sisi ekonomi, Mendagri menyampaikan kabar positif dengan mulai beroperasinya kembali pasar, restoran, dan warung di hampir seluruh wilayah terdampak. Hal ini menandakan aktivitas ekonomi masyarakat berangsur pulih.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah, serta jajaran TNI dan Polri atas kerja keras mereka dalam mendorong percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera.
Apresiasi khusus juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota yang dinilai sigap dan responsif dalam penanganan bencana, termasuk penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Tito mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian pemerintah, di antaranya sedimentasi sungai yang akan diusulkan untuk dilakukan normalisasi serta perbaikan akses jalan di berbagai wilayah terdampak.
Ia meminta para kepala daerah untuk menyampaikan data rinci terkait kerusakan infrastruktur, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, guna mempercepat tindak lanjut penanganan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, jajaran Forkopimda se-Sumut, serta para kepala daerah se-Sumatera Utara.[zul]
