JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Wacana penghapusan pilkada langsung dan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah isu baru. Ia selalu muncul di saat-saat genting, ketika demokrasi dianggap mahal, melelahkan, dan sulit dikendalikan. Namun di balik alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik, tersimpan kepentingan yang jauh lebih berbahaya: hasrat elite partai dan oligarki untuk mengendalikan kekuasaan tanpa gangguan rakyat.
Pilkada langsung sejatinya lahir dari semangat reformasi. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap sentralisasi kekuasaan dan kooptasi elite. Rakyat diberi hak menentukan pemimpinnya sendiri, sekaligus ruang untuk menghukum kekuasaan yang gagal. Ketika wacana pilkada tidak langsung kembali didorong, yang dipertaruhkan bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan substansi kedaulatan rakyat itu sendiri.
Elite partai politik kerap tampil sebagai aktor utama dalam orkestrasi ini. Dengan dalih memperkuat sistem presidensial dan menekan biaya politik, mereka menutup mata terhadap fakta bahwa biaya politik justru membengkak akibat praktik mahar politik, transaksi kekuasaan, dan politik balas jasa. Pilkada langsung sering dijadikan kambing hitam, padahal penyakit sesungguhnya berada di tubuh partai politik itu sendiri.
Di titik inilah oligarki menemukan momentumnya. Ketika kepala daerah dipilih oleh segelintir elite di parlemen daerah, ruang tawar-menawar menjadi lebih sempit dan mudah dikendalikan. Modal besar tak lagi perlu menyentuh rakyat banyak, cukup menyasar aktor-aktor kunci di ruang tertutup. Demokrasi pun berubah menjadi komoditas eksklusif, hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan modal dan jaringan kekuasaan.
Yang lebih mengkhawatirkan, proses ini berlangsung secara sistematis dan terencana.
Wacana dibangun, opini publik diarahkan, dan kegagalan demokrasi dibesar-besarkan tanpa evaluasi jujur terhadap akar masalahnya. Rakyat digiring untuk percaya bahwa mereka adalah sumber kekacauan, sementara elite tampil seolah penyelamat yang menawarkan solusi instan.
Padahal, pilkada langsung bukan tanpa manfaat. Ia telah melahirkan banyak pemimpin daerah yang tumbuh dari akar rumput, bukan dari rahim oligarki. Meski tak sedikit pula yang gagal, mekanisme demokrasi menyediakan ruang koreksi melalui pemilu berikutnya. Hak memilih dan dipilih adalah instrumen pembelajaran politik yang tidak bisa digantikan oleh kesepakatan elite.
