Lebih lanjut, Denny memaparkan analisis mengenai kelemahan fatal sistem koperasi yang tersentralisasi atau bersifat komando. Ia menyoroti tiga poin kritis:
1. Disfungsi Prinsip Keagenan: Dalam KMP, pemilik de facto adalah elit birokrasi pusat sementara rakyat hanya menjadi penonton. Akibatnya, keputusan manajemen tidak akan selaras dengan kebutuhan riil anggota, melainkan demi memuaskan target statistik pemerintah.
2. Moral Hazard dan Korupsi: Tanpa kontrol demokratis yang kuat dari anggota, aliran dana besar dari pusat berisiko menjadikan koperasi lahan basah bagi para pemburu rente (rent-seekers).
3. Fragilitas Ekonomi: Koperasi yang dibangun dengan “suntikan steroid” anggaran negara dinilai tidak memiliki akar kuat. “Begitu rezim berganti atau anggaran dipangkas, koperasi semacam ini akan runtuh seketika karena tidak memiliki fundamental bisnis dan basis sosial yang organik,” tambah Denny.
Harapan pada Ekonomi Kerakyatan
Menutup pernyataannya, Denny Charter menyayangkan model ini yang dianggap sebagai kemunduran intelektual dalam sejarah ekonomi Indonesia. Ia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan top-down tersebut agar kreativitas rakyat tidak terbelenggu oleh sistem “Ekonomi Komando”.
”Jika Bung Hatta masih ada, beliau mungkin akan menangis melihat koperasi tidak lagi menjadi alat pembebasan, melainkan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan,” pungkasnya.
