Fokusnya bergeser menjadi pembangunan hotel mewah dan real estate di wilayah konflik.
Kritik tajam menyebut inisiatif ini lebih layak disebut sebagai Board of Property. Hal ini sangat kontras dengan New York Declaration yang menekankan pada penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan Palestina dan dukungan Liga Arab.
Tanpa adanya pengakuan kedaulatan politik yang sah, proyek ekonomi tersebut dikhawatirkan hanya menjadi ilusi perdamaian bagi kepentingan pihak tertentu.[dit]
