Tanpa koordinasi yang kuat, beban persoalan nasional dan internasional akan menumpuk di meja Presiden, yang berisiko menghambat eksekusi di lapangan.
Terdapat beberapa pekerjaan rumah besar yang menanti, mulai dari normalisasi dana transfer daerah untuk stabilitas fiskal hingga rehabilitasi nilai-nilai demokrasi dan desentralisasi.
Di sektor hukum, netralitas institusi yudisial harus dipulihkan. Sementara di bidang ekonomi, janji kampanye mengenai kedaulatan sumber daya alam sesuai Pasal 33 UUD 1945 menjadi ujian nyata yang memerlukan pengawalan ketat dari jajaran menteri koordinator.[dit]
