JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Sejarah Indonesia menunjukkan satu pola yang nyaris tak pernah benar-benar putus. Setiap kali kekayaan strategis bangsa masuk ke meja geopolitik global, yang dipertaruhkan bukan hanya komoditas, melainkan arah kekuasaan.
Kisah emas Papua pada era Sukarno hingga Soeharto adalah contoh nyata bagaimana sumber daya alam dapat menjadi mata uang politik internasional. Ingat! Demi emas Papua, CIA gulingkan Soekarno dan Kennedy. Tiga pekan setelah Soeharto jadi Presiden, pengelolaan emas Papua diserahkan kepada Amerika.
Kini, pola itu menemukan bentuk barunya dalam logam tanah jarang, dan konteks globalnya semakin gamblang ketika dikaitkan dengan kedekatan Prabowo dengan Donald Trump, bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat, serta negosiasi tarif dagang antara Jakarta dan Washington.
Jika emas Papua dulu menjadi magnet yang menarik intervensi intelijen Amerika Serikat dan rekayasa kekuasaan di Indonesia, logam tanah jarang hari ini memainkan peran serupa dalam lanskap baru. Transisi energi, industri pertahanan, dan teknologi tinggi.
Amerika Serikat sangat berkepentingan memastikan pasokan logam tanah jarang tidak sepenuhnya dikuasai Tiongkok. Dalam situasi ini, Indonesia bukan sekadar mitra dagang, tetapi merupakan simpul strategis.
Dan Prabowo, dengan latar belakang militer, citra nasionalis, serta jaringan pribadi dengan elit politik Amerika termasuk Trump, menjadi figur yang dianggap “dapat diajak bicara”.
Kedekatan Prabowo dengan Trump bukan sekadar nostalgia pribadi atau simbol diplomasi. Ia adalah sinyal politik. Trump merepresentasikan wajah Amerika yang transaksional. Hubungan dibangun bukan atas dasar nilai, melainkan kepentingan.
Dalam logika ini, logam tanah jarang, posisi geopolitik Indonesia, dan stabilitas kawasan menjadi satu paket negosiasi.
Negara yang ingin dianggap mitra strategis harus menunjukkan “kontribusi nyata”. Menjadikan kekayaan alam kembali masuk ke ruang tawar, bukan sebagai instrumen keamanan, tetapi sebagai jaminan kesetiaan geopolitik.
Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian yang digagas Amerika Serikat memperkuat kesan tersebut. Secara simbolik, langkah itu dibungkus sebagai komitmen moral Indonesia terhadap stabilitas global terutama Palestina.
