FAKTANASIONAL.NET, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berkomitmen meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
Langkah ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen verifikasi data yang objektif dan tervalidasi.
Acara yang berlangsung di Banjarmasin pada Rabu (18/2/2026) ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Adi Santoso.
Dalam arahannya, beliau menekankan bahwa IDI bukan sekadar angka, melainkan cerminan nyata dari dinamika politik dan hak warga negara.
Menurut Adi Santoso, verifikasi melalui FGD sangat strategis untuk menyempurnakan indikator yang ada.
“Pelaksanaan FGD ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa data Indeks Demokrasi Indonesia benar-benar mencerminkan kondisi riil di Kalimantan Selatan. Kita tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, tetapi juga memperkuatnya dengan pendalaman kualitatif agar hasilnya lebih komprehensif dan akurat,” ujar Adi Santoso.
FGD ini secara khusus menyoroti aspek kebebasan, termasuk jaminan berkumpul, berkeyakinan, serta kebebasan pers.
Data yang sebelumnya dihimpun melalui review surat kabar di periksa kembali kepada para pakar dan praktisi yang memahami dinamika lapangan di Kalimantan Selatan.
Adi menjelaskan bahwa banyak peristiwa demokrasi yang mungkin tidak tertangkap oleh pemberitaan media, namun dirasakan langsung oleh masyarakat.
