Selain itu, sinkronisasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi prioritas agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang tiba-tiba kehilangan hak akses kesehatan akibat masalah administrasi atau penonaktifan kepesertaan secara sepihak.
Direksi baru juga dituntut untuk menyukseskan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tanpa menurunkan kualitas medis.
Pemerataan fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih menjadi rapor merah yang perlu diperbaiki agar tidak terjadi kesenjangan layanan antara kota besar dan wilayah pelosok.
Dengan tata kelola yang transparan dan penguatan sistem verifikasi klaim untuk mencegah fraud, BPJS Kesehatan diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan sekaligus meningkatkan kepuasan pasien secara nasional.[dit]
