FAKTANASIONAL.NET – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi mendalam terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Solo Raya.
Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan sejumlah ketidaksesuaian manajerial dan fasilitas dapur yang dinilai berisiko menurunkan standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, telah mengumpulkan seluruh jajaran Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, hingga Pengawas Gizi dari wilayah Kota Solo, Sragen, Karanganyar, dan Boyolali untuk memberikan laporan kondisi riil di lapangan.
Temuan Ketergantungan Pemasok
Baca Juga: Percepat Layanan Gizi Nasional, Kepala BGN: 24 Ribu SPPG Sudah Beroperasi di Seluruh Indonesia
Salah satu temuan paling krusial dalam evaluasi ini adalah minimnya jumlah mitra penyedia bahan pangan.
Data dari Kepala Regional Jawa Tengah menunjukkan sekitar 80 SPPG di Solo Raya hanya bergantung pada satu hingga lima pemasok saja.
Kondisi ini dianggap tidak sehat karena menciptakan ketergantungan tinggi pada pihak tertentu.
BGN mendesak adanya pembenahan tata kelola agar ekosistem penyedia bahan pangan lebih terbuka, kompetitif, dan tidak dimonopoli.
Fasilitas Dapur Tidak Sesuai Standar
Selain masalah manajerial, BGN menyoroti infrastruktur fisik dapur yang belum memadai.
Ditemukan sejumlah lokasi yang belum memiliki fasilitas pendukung seperti mes petugas, perlengkapan masak yang tidak lengkap, hingga pembangunan fisik yang menyimpang dari petunjuk teknis (juknis).
