FAKTANASIONAL.NET – Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi risiko yang matang dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Hal ini menyusul eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah yang dikhawatirkan dapat berdampak pada keselamatan dan kelancaran perjalanan jamaah asal Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, menekankan bahwa meskipun persiapan teknis berjalan positif, dinamika global tetap menjadi faktor penentu yang harus diantisipasi sejak dini.
“Kita harus menyadari bahwa kondisi global, terutama eskalasi konflik di Timur Tengah, bisa berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan haji, termasuk jalur penerbangan dan keamanan perjalanan jamaah. Karena itu mitigasi risiko harus disiapkan sejak dini,” ujar Lisda dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Tiga Skenario Haji Indonesia
Dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Agama, muncul tiga skenario utama yang disiapkan pemerintah sehubungan dengan situasi keamanan di Timur Tengah:
-
Skenario Tetap Berangkat: Ibadah haji tetap dilaksanakan dengan kemungkinan pengalihan rute penerbangan ke jalur yang lebih aman jika situasi udara di kawasan tertentu dianggap berisiko.
-
Skenario Penundaan Mandiri: Indonesia memutuskan untuk menunda atau membatalkan keberangkatan demi alasan keselamatan, meskipun pemerintah Arab Saudi tetap membuka pintu bagi jamaah internasional.
-
Skenario Penutupan Total: Kemungkinan terburuk apabila pemerintah Arab Saudi secara resmi memutuskan untuk menutup penyelenggaraan ibadah haji akibat kondisi darurat global.
Jaminan Keamanan Dana Jamaah
Lisda menegaskan bahwa dalam skenario apa pun, perlindungan terhadap hak-hak jamaah, terutama dana yang telah disetorkan, harus menjadi prioritas utama.
Ia mendesak pemerintah untuk transparan dalam pengelolaan dana tersebut.
