Bukannya jadi makin efisien, penumpukan lembaga seperti ini malah bikin tanggung jawab jadi tumpang tindih. Di celah kebingungan itulah biasanya penyalahgunaan uang rawan terjadi.
Ide menyatukan pengelolaan dana semua agama juga berisiko tinggi memicu konflik sosial. Tiap agama punya aturan dan cara mainnya sendiri dalam mengelola dana umat. Menyamaratakan semuanya dalam satu aturan negara itu sangat sensitif. Kalau umat sudah tidak percaya, LPDU bukan cuma gagal secara ekonomi, tapi bisa memicu penolakan luas di masyarakat.
Anehnya lagi, saat sistem pengelolaannya belum jelas, pemerintah malah sudah sibuk berencana membangun gedung mewah. Ini kebiasaan lama. Sibuk dengan simbol dan fisik, tapi sistemnya diabaikan. Padahal dalam mengelola dana umat, yang paling penting bukan gedung megah, tapi transparansi yang tinggi. Tanpa kejujuran, LPDU hanya akan jadi monumen ambisi yang bikin publik makin ragu.
Intinya, kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Umat menitipkan uangnya karena percaya, bukan karena dipaksa aturan. Saat negara mencoba memusatkan semuanya, risiko terbesarnya bukan cuma salah kelola, tapi hilangnya kepercayaan masyarakat.
Pada akhirnya, LPDU tampak bukan sebagai solusi, tapi lebih ke arah perluasan kekuasaan negara ke wilayah yang harusnya tetap mandiri. Yang dipertaruhkan di sini bukan cuma uang, tapi harga diri dan kredibilitas negara di mata umat.[***]
Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER).
