Pihak legislatif ingin memastikan perlindungan maksimal bagi prajurit yang bertugas di zona konflik internasional.
Selain isu luar negeri, agenda internal yang tak kalah panas adalah kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Dugaan keterlibatan anggota BAIS TNI dalam aksi kriminal ini menjadi sorotan tajam. DPR berkomitmen untuk menekan Menhan agar menjamin kasus serupa tidak terulang kembali dan menuntut transparansi hukum bagi siapapun pelakunya.
Meski jadwal pasti masih menunggu kesediaan waktu Menhan, Utut menekankan bahwa pihaknya tidak akan memaksa namun tetap memprioritaskan pertemuan ini.
Publik kini menanti apakah rapat tersebut akan digelar secara terbuka atau tertutup, mengingat sensitivitas isu yang dibahas menyangkut pertahanan negara dan hak asasi manusia.[dit]
