“Pada akhirnya, kesimpulan saya adalah bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran serius dalam membenahi aspek infrastruktur pendidikan, namun kami akan terus mengawal SDM, yakni para guru, berjalan seimbang,” tambahnya.
Kesenjangan di Kawasan 3T Masih Menjadi “PR” Besar
Meskipun infrastruktur meningkat pesat, Lalu Hadrian mengakui bahwa keadilan akses pendidikan belum sepenuhnya dirasakan oleh warga di kawasan Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
Kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedalaman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah.
Wakil rakyat asal Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) II ini menyoroti bahwa besarnya anggaran pendidikan secara nominal belum tentu mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan karena tingginya biaya logistik dan distribusi.
“Biaya distribusi guru dan fasilitas belajar di daerah terpencil lebih mahal dibandingkan di kota, sehingga banyak sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik dan infrastruktur,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Lalu Hadrian menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan sama rata, baik oleh siswa di Jakarta maupun di Papua.
Pendidikan yang berkualitas tidak boleh hanya diukur dari kemegahan bangunan.
“Tetapi juga harus diiringi dengan kualitas belajar yang unggul bagi setiap anak bangsa,” pungkasnya.
