Aliansi juga mengkritik sejumlah kebijakan anggaran pemerintah daerah, termasuk pengadaan mobil dinas gubernur yang disebut mencapai Rp 8,5 miliar.
Kebijakan itu dinilai bertolak belakang dengan kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah pedalaman yang masih rusak.
Selain itu, pengangkatan 43 tenaga ahli gubernur dengan anggaran sekitar Rp 8,3 miliar per tahun juga dipersoalkan. Sebab, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki staf ahli dari unsur aparatur sipil negara (ASN).
“Masyarakat masih menghadapi persoalan jalan rusak, tetapi justru muncul pengadaan mobil dinas bernilai miliaran rupiah,” kata aliansi dalam suratnya.
Di sektor pendidikan, aliansi menyoroti polemik pemindahan SMAN 10 Samarinda yang diikuti penonaktifan kepala sekolah dan mutasi sejumlah guru.
Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas dunia pendidikan di Kalimantan Timur.
Tak hanya itu, isu pergantian direksi Bank Kaltimtara juga disebut dalam surat karena dianggap sarat kepentingan tertentu.
Aliansi meminta Presiden melakukan evaluasi terhadap pemerintahan daerah di Kalimantan Timur serta mendorong lembaga penegak hukum dan lembaga audit negara melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Dalam bagian akhir surat, aliansi bahkan meminta Rudy Mas’ud mempertimbangkan mundur dari jabatannya apabila dinilai tidak mampu menjalankan pemerintahan secara profesional.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan aliansi tersebut.
