Hasil krusial dari musyawarah ini menetapkan bahwa draf Memorandum of Understanding (MoU) akan diteken langsung oleh Pemkot Banjarmasin dan PT WTUPI.
Sementara itu, rancangan teknis berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) diamanatkan kepada DLH bersama perwakilan perusahaan. Regulasi ini akan merinci urusan legalitas, kedudukan kelembagaan, serta distribusi hak dan kewajiban masing-masing pihak agar sinergi berjalan transparan tanpa hambatan administratif.
Selain memuluskan kemitraan swasta, Wali Kota juga menaruh perhatian khusus pada optimalisasi fasilitas internal, yakni BRC dan PDU. Evaluasi menyeluruh diinstruksikan guna meningkatkan kapasitas operasional kedua instansi tersebut.
Rencana pembenahan mencakup rekrutmen tambahan tenaga kerja terampil, pengalokasian anggaran yang proporsional, serta penyempurnaan sistem pelaporan kinerja harian. Guna menjamin keamanan dan efisiensi, pemasangan kamera pengawas di area TPS3R menjadi prioritas.
Sebagai payung hukum transformasi ini, Pemkot bersiap merumuskan Peraturan Wali Kota yang mengatur operasional BRC dan PDU. Rapat sinkronisasi lanjutan dijadwalkan bergulir beberapa hari ke depan demi merealisasikan program secara presisi.[dit]
