FAKTANASIONAL.NET – Penyaluran fasilitas pelayanan publik di Jakarta kembali tercoreng. Sebuah akun media sosial X (dahulu Twitter) dengan nama pengguna @lalaputriis diduga kuat memperjualbelikan kartu Jakcard khusus pelayanan transportasi gratis.
Kartu tersebut merupakan fasilitas eksklusif yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk 15 golongan masyarakat tertentu agar bisa menggunakan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta secara cuma-cuma.
Merespons pelanggaran tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara.
Ia menegaskan telah menginstruksikan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan sanksi berat kepada pelaku, termasuk jika ditemukan adanya indikasi keterlibatan oknum dari internal Pemprov maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait.
“Saya kebetulan mengikuti dan saya meminta untuk siapa pun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya meminta untuk diambil tindakan yang tegas,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Pramono menggarisbawahi bahwa tata kelola transportasi publik di ibu kota dibangun di atas asas keterbukaan. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang atau fasilitas gratis seperti ini tidak akan ditoleransi karena merusak sistem yang ada.
“Karena sekarang ini bagian dari transparansi untuk pengaturan sistem transportasi di Jakarta, termasuk kartu yang dimiliki itu dilakukan secara transparan dan terbuka,” tegas Pramono.
Modus Pelaku: Jual Ratusan Ribu Rupiah dan Mengaku Stok Terbatas
Aksi ilegal ini terendus setelah akun @lalaputriis secara terang-terangan menawarkan kartu Jakcard gratis setahun tersebut dengan mematok harga ratusan ribu rupiah di linimasa X.
“Siapa yang mau kartu jakcard cuma 1xx.xxx udah bisa gratis Transjakarta-LRT-MRT selama 1 tahun,” tulis akun tersebut dalam salah satu unggahannya.
Guna menarik minat pembeli dan menciptakan kepanikan pasar (fear of missing out), akun itu mengeklaim bahwa stok kartu yang ia kuasai sangat terbatas. Ia bahkan menerapkan sistem siapa cepat dia dapat bagi konsumen yang mengirimkan uang terlebih dahulu.
