Bahkan, pemerintah sempat menolak usulan impor beras industri sebesar 381 ribu ton karena menilai pasokan dalam negeri sudah lebih dari cukup.
Secara skala ekonomi, volume 35,2 ribu ton yang terekam dalam data perdagangan internasional ini memang tergolong kecil jika dibandingkan dengan masa keemasan impor Indonesia beberapa tahun lalu yang sempat menembus angka 4 juta ton.
Munculnya selisih antara klaim sepihak pemerintah dan jejak digital kepabeanan internasional berpotensi memicu misinformasi dan mispersepsi.
Swasembada pangan yang kredibel tidak hanya diukur dari tingginya angka stok di gudang atau optimisme proyeksi produksi.
Lebih dari itu, swasembada yang sehat menuntut adanya konsistensi mutlak antara pernyataan kebijakan pemerintah, data riil kepabeanan domestik, serta jejak perdagangan yang tercatat secara transparan oleh negara-negara mitra di dunia internasional.
Jakarta, 24 Mei 2026
HAMDI PUTRA (Forum Sipil Bersuara/FORSIBER)
