PONTIANAK, FAKTANASIONAL.NET – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harisson secara resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2026 di Hotel Novotel Pontianak pada Sabtu (23/5/2026).
Forum pertemuan wali kota se-Kalimantan ini menjadi ruang strategis untuk bertukar gagasan dan mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah di tengah pertumbuhan ekonomi kawasan.
Kegiatan bergengsi ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Ketua Komisariat Wilayah V APEKSI sekaligus Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono juga hadir bersama seluruh delegasi peserta.
Harisson dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota Pontianak yang telah dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan forum tingkat regional pada tahun ini.
“Selamat datang kepada seluruh peserta dan delegasi APEKSI Regional Kalimantan di Kota Pontianak. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu di Bumi Khatulistiwa memberikan kesan yang baik dan memperkuat kerja sama antardaerah,” ucapnya.
Kehadiran perwakilan Kementerian Dalam Negeri dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan fiskal yang sejalan dengan tema tangguhnya fiskal daerah.
“Ketahanan fiskal daerah adalah fondasi utama pembangunan, kalau fiskal daerah kuat, pelayanan publik juga akan semakin baik dan pembangunan bisa berjalan berkelanjutan,” katanya.
Pemerintah provinsi memaparkan bahwa kondisi perekonomian Kalimantan Barat saat ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau tersebut.
“Pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2026 mencapai 6,14 persen dan menjadi yang tertinggi di Kalimantan. Namun kita harus melihat lebih dalam, karena pertumbuhan terbesar itu masih didorong sektor pertambangan dan penggalian,” jelasnya.
Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut ditegaskan harus selalu diikuti dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat agar daerah penghasil sumber daya alam dapat memperoleh manfaat yang lebih besar.
“Yang ingin saya sampaikan, daerah penghasil juga perlu mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar, jangan sampai pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi angka kemiskinan masih tetap sama,” tuturnya.
Target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat juga telah dipatok untuk mampu mencapai angka 7,9 persen pada tahun 2029 guna mendukung target pembangunan nasional sebesar 8 persen.
“Potensi pertumbuhan ekonomi Kalbar masih sangat besar. Kawasan industri dan investasi terus berkembang, karena itu, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar daerah juga semakin kuat secara fiskal,” tambahnya.
Upaya menjaga daya beli masyarakat melalui penguatan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi sorotan penting di luar dominasi sektor pertambangan daerah.
“Konsumsi rumah tangga memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu pemerintah harus memberi perhatian lebih kepada petani, nelayan, dan sektor pangan,” ujarnya.
Sektor perkebunan kelapa sawit memang sudah tergolong kuat namun pemerintah wajib memperhatikan komoditas lain yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi perekonomian masyarakat kecil.
“Kalau sawit memang sudah bagus, tapi petani pangan, nelayan, dan perkebunan rakyat juga harus dibantu supaya kesejahteraannya meningkat,” lanjutnya.
Harisson secara khusus juga memberikan apresiasi terhadap keberhasilan langkah konkret Pemerintah Kota Pontianak dalam menjaga stabilitas angka inflasi daerah.
“Terima kasih kepada Kota Pontianak yang berhasil menjaga inflasi tetap rendah. Ini menunjukkan koordinasi dan perhatian pemerintah daerah berjalan baik,” tutupnya.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan inovasi untuk memperkuat kemampuan fiskal.
“Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, daerah harus terus melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan pendapatan daerah,” kata Fatoni.
Upaya menggali sumber pendapatan daerah tersebut diingatkan harus tetap dilakukan dengan hati-hati tanpa memberikan beban tambahan bagi masyarakat luas.
“Daerah harus kreatif mencari sumber pembiayaan, tetapi jangan sampai memberatkan masyarakat. Di sisi lain, belanja daerah juga harus efisien dan tepat sasaran,” jelasnya.
Penggunaan anggaran pemerintah harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan nyata masyarakat demi mendorong percepatan roda pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.
“Belanja yang tidak penting harus dikurangi, anggaran harus fokus untuk pembangunan, pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Fatoni menilai agenda APEKSI Regional Kalimantan ini sangat krusial bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman dan merumuskan solusi bersama.
“Forum seperti ini sangat penting untuk berbagi pengalaman, memahami kebijakan terbaru, dan mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan daerah,” pungkasnya.
Pemerintah pusat menaruh harapan besar agar sinergi antardaerah terus diperkuat supaya program pembangunan dapat berjalan optimal di tengah berbagai tantangan pengelolaan fiskal.
“Dengan kekompakan dan sinergi seperti ini, daerah akan semakin kuat untuk terus bangkit dan melaksanakan pembangunan,” tutupnya.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan bahwa forum tingkat regional ini sangat strategis untuk memperkuat kemampuan fiskal seluruh pemerintah kota di Pulau Kalimantan.
“Forum ini menjadi wadah bertukar pengalaman dan inovasi antar kota dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Semangat kolaborasi lintas daerah dipandang sebagai kunci penting untuk mempercepat proses kemajuan pembangunan secara merata di seluruh kawasan regional.
“Tujuan APEKSI adalah mensinergikan potensi, pengalaman, dan kemajuan bersama antarkota,” jelasnya.
Keberadaan Ibu Kota Nusantara diyakini dapat memberikan dampak positif dan nilai tambah yang signifikan bagi kemajuan daerah-daerah sekitarnya.
“Kami berharap IKN dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan kebanggaan bersama bagi daerah-daerah di Kalimantan,” tutupnya.
(*Red)
