JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET — Kedaulatan digital Indonesia terancam hangus dan tergadai setelah masuknya perusahaan Prancis Ellipse Projects sebagai pemberi utang sekaligus operator proyek Pusat Data Nasional (PSN).
Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai PDN tidak lagi sekadar proyek pembangunan infrastruktur digital biasa, melainkan sudah menyangkut isu kedaulatan negara di era ekonomi data.
“Ini bukan sekadar membangun gedung server. Ini menyangkut jantung data pemerintahan Indonesia loh,” kata Hari kepada insan pers di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Hari pun mempertanyakan, kenapa sih negara harus berutang kepada Prancis, lalu proyeknya juga dikerjakan perusahaan Prancis, sementara data strategis negara kita disimpan di sana (perusahaan Prancis, red).
PDN Cikarang diketahui dibangun menggunakan skema pinjaman luar negeri (PHLN) senilai sekitar EUR 164,6 juta atau setara Rp2,5–2,7 triliun. Sebanyak 85 persen pembiayaan berasal dari Pemerintah Prancis dan sisanya dari APBN Indonesia.
Kontraktor utama proyek tersebut adalah Ellipse Projects, perusahaan asal Prancis yang bergerak di bidang infrastruktur digital dan data center internasional.
Menurut Hari, skema seperti ini berpotensi menimbulkan ketergantungan teknologi jangka panjang terhadap pihak asing.
“Kalau teknologi inti, integrasi sistem, maintenance, sampai keamanan digitalnya masih bergantung pada vendor luar negeri, maka kita belum benar-benar merdeka secara digital,” ujarnya.
Sorotan terhadap PDN semakin menguat setelah insiden ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Surabaya beberapa waktu lalu. Serangan tersebut sempat melumpuhkan berbagai layanan publik nasional dan memperlihatkan lemahnya sistem keamanan siber pemerintah.
Hari menilai insiden tersebut menjadi alarm serius bahwa tata kelola digital nasional masih jauh dari matang.
