JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Klaim sejumlah lembaga survei yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih berada di angka yang sangat tinggi mulai mendapat sorotan tajam.
Pasalnya, realitas di lapangan yang diwarnai oleh tekanan ekonomi dinilai bertolak belakang dengan angka-angka tersebut.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sekaligus Peneliti di Lembaga Riset Index Institute, Denny Charter, secara terbuka membantah hasil rilis beberapa lembaga yang mematok angka kepuasan di atas 70 persen.
Diketahui sebelumnya, data dari IndexPolitica mencatat angka 70,77%, sementara Poltracking berada di angka 72,2%.
Menurut Denny, di tengah kondisi negara yang sedang menghadapi tantangan berat—mulai dari tekanan terhadap nilai tukar rupiah, defisit fiskal yang mendekati batas, ketidakpastian iklim investasi, hingga ketimpangan sosial—angka kepuasan yang realistis dan “ideal” seharusnya hanya berada di kisaran 40 hingga 55 persen.
“Ini bukan sekadar prediksi survei, melainkan estimasi objektif yang dibangun berdasarkan logika ekonomi, psikologi perilaku, ilmu politik, serta pola historis pemerintahan di negara berkembang yang menghadapi tantangan serupa. Premis utamanya jelas: kondisi ekonomi kita saat ini sedang kacau,” tegas Denny Charter kepada awak media, Jumat.
Dalam analisis komprehensifnya, Denny membedah anomali hasil survei tersebut melalui empat indikator utama:
1. Ekonomi sebagai Penggerak Utama Kepuasan.
Denny merujuk pada teori economic voting, di mana kepuasan publik sangat bergantung pada persepsi mereka terhadap kondisi ekonomi pribadi maupun nasional. Ia menyoroti pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan jauh dari target ambisius 8 persen, naiknya inflasi harga pangan, serta dominasi lapangan kerja informal.
“Dalam kondisi stagflasi ringan atau perlambatan konsumsi kelas menengah bawah, masyarakat yang rasional pasti akan memberikan penilaian rendah. Studi lintas negara di negara berkembang membuktikan, sangat jarang kepuasan publik bisa melampaui 60 persen jika pertumbuhan PDB di bawah 6 persen dan daya beli masyarakat terus tergerus,” paparnya.
Oleh karena itu, mayoritas publik logisnya berada di posisi “netral hingga tidak puas”.
2. Kegagalan Manajemen Ekspektasi (Gap Janji vs Realitas).
