JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Analis sosial, politik, dan ekonomi dari Forum Sipil Bersuara (FORSIBER), Hamdi Putra (HP) mengendus bau anyir dari dua proyek tender yang diduga sebagai monopoli pengadaan di Korlantas Polri.
Dua proyek itu adalah: Pertama, pengadaan material Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Korlantas Polri. Kedua, dominasi vendor yang sama dalam pengadaan iklan budaya tertib berlalu lintas.
Dalam artikelnya pada Selasa (9/6/2026), Hamdi menyebut dua proyek bernilai jumbo itu menunjukkan pola, bahwa manfaat anggaran negara terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu yang bersifat terbatas dalam jangka waktu yang panjang.
Hamdi menjabarkan, dalam kasus TNKB 2013 hingga 2020 (7 tahun) dengan anggaran rata-rata Rp200 sampai Rp300 miliar per tahun, muncul dugaan sejumlah perusahaan peserta tender berada dalam kendali kelompok kepentingan yang sama.
Sedangkan pada pengadaan iklan budaya tertib berlalu lintas, satu vendor diduga memenangkan delapan paket pekerjaan sejenis secara berturut-turut sejak 2016 hingga 2026 (10 tahun) dengan total pagu mencapai Rp97,5 miliar.
“Data pengadaan juga menunjukkan penyusutan kompetisi yang signifikan,” tegas Hamdi.
Penyusutan kompetisi itu, lanjut Hamdi, terbaca dari jumlah peserta tender yang mencapai 46 perusahaan pada 2017 turun menjadi hanya 2 hingga 8 peserta dalam beberapa tahun terakhir.
