”Program-program populis Prabowo-Gibran ini tidak menyelesaikan krisis ekonomi kita. Di saat APBN kita kolaps dan dunia dihantam sentimen perang Timur Tengah, pemerintah harus realistis. Berhentikan proyek-proyek tersebut agar anggarannya bisa dialokasikan langsung untuk mengembalikan dan memulihkan perekonomian rakyat yang sedang sekarat,” tegas Gus Fakhier dan Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).
Soroti Maraknya KKN dan Ketulian Pemerintah-DPR
Krisis ekonomi ini terasa kian menyakitkan bagi rakyat karena terjadi di tengah kondisi hukum dan politik yang marak dengan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). DPD GMNI DKI Jakarta mengingatkan bahwa ketidakpedulian para pejabat publik bisa memicu konsekuensi sosial yang besar.
”Situasi ini membuat rakyat semakin susah. Apabila rakyat marah, jangan salahkan rakyat. Karena pemerintah dan DPR sama sekali tidak mendengar keluh kesah rakyat yang semakin hari semakin sengsara.
Penuhi Amanat Konstitusi: Lindungi Tumpah Darah Rakyat
GMNI DKI Jakarta menegaskan, dalam kondisi darurat di masa rakyat dibayangi kemiskinan ekstrem akibat salah urus anggaran, pemerintah wajib kembali pada koridor hukum tertinggi.
Sudah saatnya pemerintah menghentikan ambisi politik jangka pendek dan fokus pada tugas utamanya sesuai amanat konstitusi, yaitu hadir secara nyata untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
