Pertama adalah Under-Pricing, yaitu siasat di mana korporasi sengaja menjual komoditas nasional kepada perusahaan afiliasinya di luar negeri dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar.
Tindakan ini kemudian dilegitimasi melalui instrumen kedua, yakni UnderInvoicing yang merupakan manipulasi pencatatan nilai faktur ekspor agar tampak legal secara formalitas di atas kertas.
“Padahal sesungguhnya terjadi distorsi nilai yang besar. Seluruh rangkaian ini bermuara pada skema ketiga, yaitu: Transfer-Pricing yang agresif, yang secara sengaja menggeser keuntungan global ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak sangat rendah demi menghindari kewajiban kontribusi domestik,” ulas LaNyalla.
“Inilah yang sekarang diperangi oleh Presiden Prabowo, dengan cara membelokkan kemudi kapal Indonesia menuju paradigma Ekonomi Pancasila. Sekaligus untuk mewujudkan substansi demokrasi di Indonesia, yaitu keadaulatan dan keadilan sosial,” ungkap Anggota Dewan Pertimbangan KADIN Indonesia itu.
LaNyalla sangat memahami keresahan mahasiswa di Indonesia belakangan ini, sehingga para mahasiswa menggelar aksi turun ke jalan menuntut perbaikan ekonomi. Tetapi ia juga berharap, para mahasiswa bisa membedakan antara fakta dan narasi.
“Fakta adalah kejadian. Sedangkan narasi adalah cara kejadian itu diceritakan. Faktanya, ekonomi Indonesia memang terguncang, karena ada perlawanan. Tetapi narasinya menjadi Indonesia bangkrut. Indonesia akan collaps. Indonesia bubar, dan sebagainya,” ujar LaNyalla.
Sebagai intelektual, harapnya, mahasiswa harus selalu menguji hipotesa dengan pertanyaan. Siapa yang membuat narasi? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Siapa yang mendanai? Karena dalam setiap perang narasi selalu ada kepentingan yang bekerja. Ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan politik dan ada juga kepentingan geopolitik.
Oleh karena itu, LaNyalla mengingatkan agar intelektual tidak boleh menjadi konsumen narasi.
“Kita harus menjadi penguji narasi. Jangan mudah menjadi oposisi. Tetapi jangan pula mudah menjadi pendukung. Jadilah penimbang. Jadilah generasi yang meluruskan dan memperjuangkan cita-cita bangsa dan negara ini,” kata LaNyalla mengingatkan.
Sebab pada akhirnya, LaNyalla menyebut pertarungan terbesar bangsa ini bukan antara pemerintah dan oposisi.
Pertarungan terbesar kita, kata LaNyalla, adalah menentukan apakah Indonesia akan terus berjalan mengikuti logika pasar global yang menempatkan rakyat sebagai obyek, atau kembali kepada Ekonomi Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.
Salah satu peserta dalam kegiatan itu, Samsurin meminta kepada pemerintah untuk mengaktifkan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) hingga ke tingkat daerah. Sebab, katanya, acapkali Pancasila hanya lip service belaka ketika dihadapkan pada realitas lapangan.
“Pancasila ada di benak kita, tapi tidak secara praksis. Dengan kata lain, secara materi kita paham dan tahu apa itu Pancasila, namun tidak dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari fakta tersebut, saya kira perlu dan sangat penting agar BPIP bisa dihadirkan hingga ke tingkat daerah,” kata aktivis pemuda di Kota Surabaya tersebut.
